Dengan komitmen pada peningkatan pelayanan publik, berbagai inovasi berupa website dan aplikasi yang bisa diakses secara online dihadirkan oleh kantor wilayah guna mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan.
Kunjungi Virtual Office Kami
Adalah Sub Bagian yang secara spesifik menangani urusan protokoler, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerjasama, pelayanan pengaduan, pelayanan pengelolaan teknologi informasi dan data, pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
Halaman ini dikelola langsung oleh Sub Bagian HRBTI secara mandiri. Dihadirkan untuk pemohon layanan secara online dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, sebagai bagian tidak terpisahkan dari website resmi
Kunjungi Website Resmi KamiBerbagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) tersebar diberbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Barat dinaungi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. UPT yang dimaksud yakni Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Tahanan (RUTAN), Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN)
Kantor Imigrasi Bertugas Melakukan Pemberian Dokumen Perjalanan (Paspor R.I.), Izin Berangkat dan Izin Kembali. Melakukan Penentuan Status Keimigrasian bagi Orang Asing yang berada di Indonesia. Melakukan Penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti Kewarganegaraan Seseorang mengenai Status Kewarganegaraan.
Wilayah Sulawesi Barat saat ini memiliki 2 Kantor Imigrasi, berlokasi di Ibu kota provinsi Kantor Imigrasi II Non TPI Mamuju, dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar di Kabupaten Polewali Mandar
Selengkapnya
Rumah Tahanan (RUTAN) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
Wilayah Sulawesi Barat saat ini memiliki 3 Rumah Tahanan (RUTAN) yang tersebar di wilayah kabupaten Mamuju (Rutan Mamuju), Kabupaten Majene (Rutan Majene) dan Kabupaten Pasangkayu (Rutan Pasangkayu)
Selengkapnya
Berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
Wilayah Sulawesi Barat saat ini memiliki 4 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang tersebar di wilayah kabupaten Mamuju (Lapas Perempuan, Lapas Khusus Anak), Kabupaten Polewali Mandar (Lapas Polewali) dan Kabupaten Mamasa (Lapas Mamasa)
Selengkapnya
Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) bertugas Melakukan pengadministrasian benda sitaaan dan barang rampasan negara
Wilayah Sulawesi Barat saat ini memiliki 1 RUPBASAN di Kabupaten Mamuju
Selengkapnya
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) bertugas melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Jika Lapas melaksanakan fungsi utama di bidang perawatan, penjagaan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Bapas lebih ke arah pembimbingan warga binaan yang telah menjalani pembinaan di dalam Lapas.
Wilayah Sulawesi Barat saat ini memiliki 1 Bapas di Kabupaten Polewali Mandar
Selengkapnya
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).
LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.
Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi #SobatPAS yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Siapa yang bisa menggunakannya?
Setiap orang dapat menggunakan Whistleblowing System milik Kemenkumham, dan nantinya akan disebut sebagai pelapor. #SobatPAS tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri karena Kementerian Hukum dan HAM akan merahasiakan identitas diri Pelapor sebagai whistleblower.
Dengan adanya pengaduan yang masuk dari berbagai kanal pengaduan, SISTEM INFORMASI PENGADUAN INTEGRASI & TERPADU atau yang disingat SIPIDU dibangun untuk melakukan penggabungan data pengaduan yang ada di Inspektorat baik yang diinput secara digital maupun data pengaduan yang diinput secara manual.
Kedua yaitu mempercepat pengelolaan data pengaduan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
pengaduan.kemenkumham.go.id
